Bimtek Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya, perubahan ini di dorong oleh terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Yang salah satu tujuannya memberikan kemudahan dan perluasan […]
Kategori: Bimtek Barang Dan Jasa
Bimtek Barang dan Jasa (PBJ) – Pemerintah adalah kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa yang di biayai dengan APBN/APBD. Umumnya, di selenggarakan secara swakelola ataupun oleh penyedia barang/jasa.
Karena itu, pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna barang/jasa untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang di inginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar di capai kesepakatan tepat harga, kualitas (spesifikasi), kuantitas (volume), waktu, dan kesepakatan lainnya. Sebagai Tambahan, Tujuan di adakannya Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara professional.
Karena itu, Pusdiklat Pemendagri juga telah menyediakan pelatihan, diklat atau bimtek pbj, sama halnya dengan bimtek keuangan, bimtek kepegawaian, atau pun bimtek yang lainnya. Bimtek PBJ Pemerintah memiliki materi – materi yang beragam because di sesuaikan dengan kebutuhan calon peserta bimbingan teknis PBJ tersebut.
Materi Pelatihan bimtek barang dan jasa yang di selenggarakan oleh Pusat Pelatihan Nasional (Puslatnas) :
2. Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
6. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Juga Aparatur Pengawasan.
7. Diklat Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender.
8. Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
9. Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa.
11. Pelatihan Teknik Penyusunan Lima SOP Unit Layanan Pengadaan K/L/D/I.
Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang di atur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Kemudian, peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang di beri kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / […]
Bimtek Teknik Penyusunan Lima SOP Unit Layanan Pengadaan
Bimtek Teknik Penyusunan Lima SOP Unit Layanan Pengadaan – Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelnggaraan atau kegiatan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus di lakukan, serta di mana dan oleh siapa di lakukan. Selanjutnya dengan hadirnya surat deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP […]
Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa – Pengadaan barang dan jasa desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik di lakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau prorangan yang menyediakan barang maupun jasa. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang […]
Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam PBJ Pemerintah
Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam PBJ Pemerintah – Kenapa kita perlu memahami hukum kontrak? Perlu kita ketahui bahwa kondisi pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah saat ini sungguh sangat memprihatinkan, contohnya : kkn di mana-mana, lemahnya pengawasan dan penguatan, belum sinkronnya peraturan PBJ yang ada, lemahnya SDM / Kesadaran Hukum, dan masih […]
Bimtek Sosialisasi PP No 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang Dan Jasa
Bimtek Pengadaan Bimtek Sosialisasi PP No 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang Dan Jasa. Pada tanggal 16 Maret 2018, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang PBJ Pemerintah akan berlaku Juli 2018. […]
Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanpa Tender – Metode pengadaan langsung atau pengadaan langsung barang adalah pengadaan barang langsung kepada Penyedia Barang / pedagang, tanpa melalui pelelangan. (Pasal 1 angka 32 Perpres No.70 Tahun 2012). Istilah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode pemilihan penyedia dengan cara Pengadaan Langsung di lakukan oleh Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan membeli […]
Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan – Jasa Konstruksi membagi Usaha Jasa Konstruksi atas jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1999. Jenis Usaha Jasa Konstruksi dapat terdiri dari usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Masing – masing jenis usaha itu di laksanakan oleh : Perencana […]
Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis
Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah – Dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi dan keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah dan juga memenuhi Peraturan Presiden No. 54 Thn 2010 yang mengamanatkan bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta para Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/jasa pemerintah. Sehingga mau tidak mau Kementerian Agama selaku Instasi pemerintah […]
Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan – Tugas utama Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebenarnya adalah menjadi kepanjangan tangan dari pengguna. Jadi Selanjutnya untuk memastikan bahwa hasil dari pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan kebutuhn dari pengguna. Hasil yang sesuai dengan kebutuhan tersebut berupa kesesuaian barang dan jasa dalam hal jumlah atau kuantitasnya, […]